BUKAN ERI CAHYADI yang dirugikan kalau tak ada halte di sana. Wali kota dua periode itu terbiasa naik mobil listrik, tidak seperti ribuan warga yang menggantungkan mobilitasnya pada layanan Suroboyo Bus yang sejak 2018 masih alakadarnya, dengan frekuensi kedatangan bus yang masih di atas 15 menit sekali.

Khusus di Titik Pemberhentian Bus (TPB) Unair B yang terletak di Jalan Dharmawangsa, kebanyakan penumpang adalah mahasiswa Unair, seperti Muhammad Ubaidillah (21). Setiap hari, calon sarjana ekonomi itu naik bus rute R2 untuk pergi-pulang antara kampus dengan indekosnya di daerah Sukolilo.

Karena tak ada bangunan halte yang layak dengan kursi dan atap peneduh, Ubaidillah bilang, para calon penumpang terpaksa duduk di pagar beton Airlangga Wellness Center (AWC) sambil menahan panas terik matahari. Kala hujan, mereka terpaksa melompati pagar AWC untuk berteduh di bawah atap beranda gedung. Sudah begitu pun masih tetap kehujanan.

Terus, kalau malam, di sini kan enggak ada lampu. Lampu terdekat itu agak jauh, jadi pastinya gelap sekali. Terus, enggak ada bangku yang proper,” kata Ubaidillah, Rabu, 1 Juli 2026.

Safrina Putri (21), mahasiswi Manajemen Unair, hanya naik bus R4 jurusan Terminal Purabaya satu atau dua kali seminggu untuk pulang ke Sidoarjo, tetapi hampir tak pernah tak kepanasan kala menunggu di TPB Unair B. Dia sering terpaksa “berjemur” lebih lama karena bus listrik yang melayani rute itu sering penuh. Kapasitasnya cuma 31 orang.

“Mau enggak mau harus nunggu di sini karena—mau ada halte maupun nggak ada halte—cost-nya lebih murah untuk ke Sidoarjo dengan naik ini (bus),” ujarnya, membandingkan tarif bus yang hanya Rp 5.000 dengan ojek daring yang berkali-kali lipat lebih mahal.

Tapi apa daya, baginya taka da pilihan. Nyaman, tak nyaman asal bisa pulang dengan selamat. “Kurang nyaman sih kalau nggak ada tempat duduk atau penutup (peneduh),” tambah Safrina.

TPB Unair B hanyalah satu dari ratusan titik pengangkutan penumpang Suroboyo Bus yang tak punya kursi maupun atap peneduh. Menurut catatan Forum Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS), ada sekitar 900 titik pemberhentian bus di jaringan Suroboyo Bus dan angkutan pengumpan (feeder) Wira-Wiri, tetapi tak sampai 10 persen yang berbentuk halte.

Kementerian Perhubungan memang membagi tempat pengangkutan penumpang bus menjadi dua jenis, yaitu halte dan TPB. Menurut pedoman teknis yang dibuat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 1996, halte wajib dilengkapi tempat duduk dan lampu penerangan sebagai fasilitas utama, sedangkan TPB tidak. Atap peneduh tak masuk daftar.

Pedoman teknis berusia 30 tahun itu masih berlaku sampai sekarang, seolah terisolasi dari perubahan yang terjadi di dunia nyata, seperti krisis iklim. Menurut laporan Climate Central, Surabaya termasuk 50 kota dengan jumlah hari panas-lembab berbahaya terbanyak, tepatnya 313 hari selama 2016-2025.

Situasi mungkin akan terus memburuk. Studi Provinsi Jawa Timur memprediksi rata-rata suhu di Surabaya pada 2032-2040 akan naik 0,93 derajat Celsius dibandingkan 2006-2014. Erma Yulihasti, peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memprediksi suhu harian di “Kota Pahlawan” bisa naik 5 derajat Celsius pada 2050.

Ketika cuaca semakin ganas, FDTS menilai kebutuhan akan halte yang dilengkapi tempat duduk dan peneduh pun tak bisa ditunda lagi, termasuk di TPB Unair B yang kerap ramai penumpang bus rute R2 dan R4. Vesa Hansa Khrisna (28), anggota FDTS, menyebut dua fasilitas tersebut sangat esensial, terlebih karena waktu tunggu bus masih di atas 15 menit.

Gak manusiawi kalau (penumpang) disuruh menunggu sambil berdiri lebih 15 menit, … apalagi (untuk) lansia, apalagi temen-temen disabilitas,” kata Vesa.

Pemerintah kota ia sebut harus memperpendek headway atau jarak antarbus jika memang tak mau atau tak mampu menyediakan halte yang layak. “Selama headway-nya belum rapat, kursi itu dibutuhkan,” kata dia.

Kesuwen Ngenteni Pemkot

FDTS sebenarnya sudah lama “berisik” soal kebutuhan halte di Unair B. Pihak Unair merespons dengan meninjau lokasi potensial halte pada pekan keempat April 2026. Sekretaris Kota Surabaya Lilik Arijanto dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo turut diundang dalam survei tersebut.

Pada awal Mei, koran Jawa Pos melaporkan bahwa Eri menyatakan akan membangun halte di Kampus B Jalan Dharmahusada “dalam waktu dekat” karena “demand penumpang tinggi”. Akan tetapi, hingga awal Juli, tak ada pergerakan apa pun dari Pemkot Surabaya maupun Unair.

Karena merasa pemerintah tak dapat diharapkan, FDTS pun bergerak sendiri menghadirkan solusi. Pada Rabu sore yang terik itu, beberapa anggota datang membawa sebuah bangku kayu panjang berkelir merah muda yang cerah. Dua tiang dari pipa PVC terikat pada kaki-kaki kursi untuk menyangga atap temporer yang dibuat dari spanduk bekas.

Tak lupa mereka memasang papan bertuliskan “Halte Unair B” serta papan peta rute bus pada salah satu tiang—dua fasilitas yang wajib dimiliki halte menurut pedoman teknis Ditjen Hubdat Kemenhub. Namun, yang tak kalah penting adalah stiker yang tertempel di kursi. Tulisannya:

Halte ini bantuan dari #WargaBantuWarga dikarenakan halte yang dijanjikan tidak kunjung datang. Silakan digunakan dan dijaga. Dilarang mengambil halte ini sebelum ada solusi yang lebih baik.”

Tugas Hutomo Putra, anggota FDTS, mengatakan kursi yang dapat diduduki dua orang itu adalah respons mereka sebagai warga terhadap pemerintah yang mudah lalai terhadap janjinya. “Ini cuma menyatakan aja: Masyarakat 1, Unair 0, Pemkot Surabaya 0,” kata dia.

Halte Jadi-jadian Digarap Gotong-royong

Para anggota FDTS sudah menyiapkan aksi ini sejak sepekan sebelumnya, Rabu, 24 Juni 2026. Siang itu, mereka berkumpul di rumah Vesa di daerah Tegalsari. Halaman rumahnya, yang sejatinya lahan parkir pengunjung toko baju bekas milik sepupunya, beralih fungsi menjadi bengkel.

Pekerjaan hari itu dimulai oleh empat anggota, yaitu Vesa, Hilmi Humam Akbar (27), Andi M Alam (22), dan Rorita Carolina (40) yang akrab dipanggil Lina. Bahan-bahan yang mereka sediakan hampir semuanya baru, termasuk kursi kayu, beberapa meter pipa PVC, pipa sambungan atau tee joint, serta tali kabel nilon. Satu-satunya bahan bekas hanya spanduk untuk dijadikan atap.

Penggunaan tee joint serta kabel nilon membuat pekerjaan mereka lebih mudah tanpa repot paku-memaku atau memakai lem. Bahan-bahan tersebut juga berarti halte bisa dibongkar pasang kalau perlu diangkut. Hanya dua bahan kimia yang mereka gunakan, yaitu cat dan pengencer cat (thinner).

Soal warna merah muda, Andi bilang, mereka memang sengaja mencari warna yang mencolok. Belakangan, Tugas, anggota FDTS lainnya, menyebut warna itu melambangkan cinta dan inklusivitas. Karena cuma punya satu kuas cat, para anggota mengecat secara bergiliran, dimulai dari Lina, Andi, lalu Vesa. Setelah selesai, cat masih tersisa banyak, cukup untuk mengecat dua kursi lagi.

Hilmi bilang, pembuatan halte yang mereka sebut ndek-ndekan, entah apa artinya, itu tak memakan biaya terlalu banyak, hanya sekitar Rp 3 juta untuk tiga kursi sudah termasuk biaya angkut. Seluruh dana berasal dari para anggota FDTS.

Aksi itu ia sebut sebagai bentuk urbanisme taktis (tactical urbanism), yaitu inisiatif masyarakat untuk menyediakan fasilitas yang bersifat sementara, murah, serta mudah dikembangkan dengan tujuan mendorong perubahan jangka panjang di area perkotaan. “Ini kita buat biar nanti ketika udah dipasang, stakeholder merasa hal itu (halte) penting untuk diadakan. Jadi, membuka mata stakeholder,” kata Hilmi.

FDTS sudah pernah melakukan aksi serupa pada September 2024 di Halte Pakuwon Mall di daerah Lontar, yang saat itu masih berbentuk TPB. Dipicu oleh cerita pengusiran seorang calon penumpang yang duduk mengemper oleh petugas keamanan, mereka bernisiatif mengumpulkan dana untuk mengadakan kursi berwarna oranye di sana.

Tak sampai berapa jam, kursi itu sudah diangkut entah oleh siapa. Namun, pihak Pakuwon Mall segera merespons dengan menyatakan akan segera mendirikan halte sekaligus menyediakan kursi-kursi taman sebagai fasilitas sementara. Pada Desember 2024, halte akhirnya didirkan bagi para penumpang bus, baik yang mengunjungi mal maupun tidak.

Vesa mengatakan, saat itu pihak Pakuwon bereaksi keras karena perkara memang terjadi di tanah miliknya. Sayangnya, kejadian itu ia sebut tak mampu mendorong pemerintahan Eri Cahyadi untuk menginvestasikan dana publik ke pengembangan transportasi umum, termasuk membangun halte di tempat-tempat lain, termasuk Kampus B Unair.

Masalahnya, anggaran ini juga berasal dari kemauan. Anggaran itu cerminan paling nyata dari political will seorang kepala daerah dan juga legislatifnya. Kalau will-nya ada, anggarannya pasti ada,” kata Vesa.

Setelah diletakkan di TPB Unair B, para anggota FDTS siap kalau halte modular mereka diambil oleh pemkot atau pun Unair. Namun, seperti kata Lina, mereka menuntut harus ada fasilitas pengganti yang jauh lebih baik.

“Misalnya ada gantinya yang lebih baik, enggak apa-apa. Tapi kalau diambil aja, sungguh memalukan, ya. Jadi mereka Cuma enggak mau dihina. Ini kan sentilan buat pemerintah, bahwa sebenarnya masyarakat masih banyak yang butuh difasilitasi,” kata Lina sembari menyinggung banyaknya titik pengangkutan penumpang yang tak memadai di sepanjang Jalan H Ir Soekarno alias MERR (Middle Eastern Ringroad).

Tugas sepakat. Dia bilang, pembuatan halte yang memadai sebenarnya dapat mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi warga saat ini dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak. Para mahasiswa pun menghadapi masalah lain, yaitu uang kuliah tunggal yang semakin mahal.

Jika diambil tanpa ada solusi, Hilmi berharap, halte sederhana FDTS bisa mendorong lebih banyak orang untuk secara swadaya bergotongroyong mengadakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan warga kota. “Jadi mungkin kalau diambil yang satu ini dari kita, warga lain bisa ngasih lagi. Ini, kan, juga jadi hal yang bikin pemerintah mikir,” kata Hilmi.

Dosen Administrasi Publik Unair, Nurul Jamila Hariani, menyebut transportasi publik sebenarnya dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi warga, dari BBM mahal hingga menurunkan emisi karbon. Akan tetapi, pemerintah perlu lebih proaktif dengan menyediakan bus serta fasilitas pendukung yang prima.

“Kita (Surabaya) kota terbesar kedua, tapi enggak benar-benar bagus transportasi umumnya,” kata Nurul.

Satu cara yang ia tawarkan untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Surabaya adalah pemberlakuan tarif penggunaan jalan di ruas-ruas tertentu, sehingga warga, terutama kelas menengah, terpaksa menggunakan transportasi umum. Harapannya, lebih banyak warga akan turut mengkritisi kekurangan fasilitas yang telah tersedia, sehingga mendorong perbaikan.

Kelas menengah ini kan biasanya jauh lebih vokal, kebanyakan pendidikannya lebih tinggi. Biasanya bisa lebih vokal untuk mendorong isu ini ke agenda-setting kebijakan, biar menjadi urgent. Makin viral, kan, makin cepat perbaikannya,” kata Nurul.

Setelah 24 jam berlalu, halte ndek-ndekan sumbangan FDTS yang mewakili keresahan warga masih bertahan di depan AWC. Belum ada yang mengambil. Para anggota bilang, sangat hebat kalau kursi itu masih ada sampai Jumat, 3 Juli 2026. Kabar baiknya, sudah banyak warga yang merasakan manfaat kursi itu serta mengapresiasi kerja FDTS.

Anissa Febrianty (22), seorang pegawai di daerah sekitar Unair, menyebut kehadiran halte temporer itu akan menyentil pemerintah. “Mereka itu harus turun ke lapangan, harus lihat kondisi halte-halte, apalagi ini di lingkungan universitas yang seharusnya lebih memadai,” kata dia.

Sultan (20) dan Era (21), masing-masing mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Syariah Unair, juga senang akan kehadiran kursi kayu merah muda beratap spanduk bekas itu. Namun, untuk mendorong agar pemkot bekerja, Sultan berharap aksi serupa dilakukan di titik-titik lain.

“Kalau ada banyak dan juga respons dari masyarakat baik, mungkin pemerintah akan melihat itu, ‘Oh, memang masyarakat butuh tempat-tempat atau halte yang lebih proper daripada sekadar pagar rumah-rumah,” ujarnya. Untuk sementara, setidaknya, ia tak harus duduk di pagar beton AWC untuk menunggu kedatangan bus R4.